Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi ialah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi gres sanggup kita lakukan jikalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang niscaya kapan sebuah kebijakan harus di evaluasi. Untuk sanggup mengetahui out come, dan dampak dari suatu kebijakan sudah tentu memerlukan waktu tertentu, misalnya, 5 tahun sejak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab jikalau penilaian dilakukan terlalu dini, maka out come dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka dibutuhkan batas waktu tenggang yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka penilaian sanggup dilakukan dalam kurun waktu yang relatife lebih cepat sejak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.
Sebagai contoh, untuk melaksanakan penilaian terhadap implementasi Undang – undang No. 32 Tahun 2004 perihal Otonomi Daerah, gres sanggup dilakukan pada tahun keempat atau kelima. Sebab pada tahun pertama gres tahap sosialisasi, tahun kedua masuk tahap penciptaan banyak sekali peraturan pemerintah untuk mendukung banyak sekali pelaksanaan pasal – pasal dalam undang – undang yang bersangkutan, tahun ketiga gres mulai diimplementasikan. Tahun keempat dan lima gres sanggup diketahui outcome dan dampaknya dari implementasi undang – undang tersebut. Sebaliknya, terhadap peraturan – peraturan yang kurang strategis, dan lebih bersifat teknis, contohnya peraturan pemakiaan helm bagi para pengendara sepeda motor, penilaian sanggup dilakukan pada tahun kedua atau tahun ketiga. Pada tahun kedua sudah sanggup diketahui berapa persen dari pengendara sepeda motor yang menggunakan helm, dan menyerupai apa dampaknya terhadap jumlah kecelakaan kemudian lintas, apakah jumlah korban kecelakaan kemudian lintas bagi pengendara sepeda motor semakin turun dibandingkan dengan sebelum ada peraturan pemakaian helm.
2. Tujuan Evaluasi
a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui penilaian maka sanggup diketahui derajad pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan penilaian juga sanggup diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
c. Mengukur tingkat kluaran ( outcome ) suatu kebijakan. Salah satu tujuan penilaian ialah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
d. Mengukur dampak suatu kebijkan. Pada tahap lebih lanjut penilaian ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengatuhui adanya penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasarn dengan pencapian target.
f. Sebagai materi masukan ( input ) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan selesai penilaian ialah untuk memperlihatkan masukan bagi proses kebijakan ke depan supaya dihasilkan kebijkan yang lebih baik.
Yang di maskud Input ialah materi baku ( raw materials ) yang dipakai sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut sanggup berupasumber daya manusia, sumber daya financial, tuntutan- tuntutan, pinjaman masyarakat.
Out put ialah keluaran dari sebuah sistem kenijakan, yang sanggup berupa peraturan, kebijkan, pelayanan/ jasa, dan program. Sebagai contoh, out put dari proyek irigasi ialah tersedianya kanal irigasi sepanjang sekian km.
Sedangkan Out Come ialah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akhir diimplementasikannya suatu kebijakan. Sebagai teladan Proyek irigasi, maka outcomes-nya ialah tersedianya supplai air berjumlah sekian kubik, peningkatan jumlah luas sawah yang mendapat irigasi.
Impact ( dampak ) ialah akhir lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Contoh : proyek Irigasi, maka dampaknya ialah meningkatnya frekuensi tanam padi, kenaikan tingkat produksi padi, dan meningkatnya pendapatan petani.
3. Alasan Evaluasi Kebijakan
Pertanyaan utama yang harus mendapat balasan ialah kenapa perlu adanya penilaian ?
Bukankah dengan di implementasikan suatu kebijkan sudah cukup, keran penilaian hanya membuang biaya dan tenaga. Tentu saja untuk kepeluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan ( sustainable ) suatu program, penilaian sangat diperlukan. Dengan evaluasi, kebijakn – kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengurangi kesalahan yang sama. Berikut ini diberikan beberapa argument perlunya evaluasi.
a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni sberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
b. Menegtahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
c. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melaksanakan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka sanggup dipahami sebagai bentuk pertnggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan aktivitas pemerintah.
d. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan, para stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara niscaya manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
e. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhinya, penilaian kebijakan bermanfaat untuk memperlihatkan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan tiba supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil penilaian diharapkan sanggup ditetapkan kebijakan yang lebih baik.
4. Pendekatan Terhadap Evaluasi
Ada tiga jenis pendekatan penilaian sebagaimana dijelaskan oleh Dunn ( 1994 ), yakni :
(1) Evaluasi Semu ( pseudo evaluation )
Adalah pendekatan penilaian yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan isu yang terpercaya dan valid menganai hasil –hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang dipakai ialah bahwa ukuran perihal manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya ( self evident ) atau tidak kontroversional.
(2) Evaluasi Formal ( formal evaluation )
Adalah penilaian yang mengunakan metode deskriptif untuk menghasilkan isu yang terpercaya dan valid mengenai hasil – hasil kebijakan menurut sasaran aktivitas kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang dipakai ialah bahwa sasaran dan sasaran yang ditetapkan secara formal ialah merupakan ukuran yang sempurna untuk melihat manfaat atau nilai dari aktivitas dan kebijakan.
(3) Evaluasi Keputusan Teoritis ( decision theoretic evaluation )
Adalah pendekatan penilaian yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan isu yang sanggup dipercayadan valid mengenai hasil –hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh banyak sekali stakeholders. Dalam hal ini, penilaian keputusan teoritik berusaha untuk memilih sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.
5. Indikator Evaluasi
Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, sebab penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya sanggup bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria penilaian yang dikembangkan oleh Dunn (1994) meliputi lima indikator sebagai berikut :
No | Kriteria | Penjelasan |
1 | Efektivitas | Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai |
2 | Kecukupan | Seberapa jauh hasil yang telah tercapai sanggup memecahkan duduk perkara ? |
3 | Pemerataan | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda ? |
4 | Responsivitas | Apakah hasil kebijakan memuat prefensi/ nilai kelompok dan sanggup memuaskan mereka ? |
5 | Ketepatan | Apakah hasil yang dicapai bermanfaat ? |
Sumber : Dunn 1994 :405
Sementara itu, Langbein (1980) menyusun kriteria atau indikator program– aktivitas publik terdiri dari tiga yakni:
1) Pertumbuhan ekonomi
2) Distribusi keadilan
3) Preferensi warganegara
6. Data dan Informasi
Kegiatan penilaian membutuhkan data dan isu yang bekerjasama dengan kebijakan atau aktivitas yang dijalankan sebagai materi untuk melaksanakan penilaian. Penilaian terhadap suatu aktivitas mustahil dilakukan tanpa ada pinjaman data dan informasi. Dengan demikian, data dan isu ialah krusial dan harus dikumpulkan sejak kebijakan atau aktivitas diimplementasikan. Untuk itu, ada beberapa metode yang sanggup dipakai untuk mengumpulkan data, yakni ;
1) Dokumentasi dari laporan kegiatan, baik laporan tahunan, semesetran, atau laporan bulanan.
2) Survai terhadap aktivitas yang telah di implementasikan dengan mempersiapkan instrument survai, menyerupai daftar pertanyaan.
3) Observasi, yakni melalui pengamatan pribadi dilapangan evaluator sanggup menciptakan penilaian perihal keberhasilan suatu program.
4) Wawancara, metode ini sanggup dilakukan dengan cara mewawancarai para stakeholder yang terlibat dalam implementasi program, terutama para kelompok sasaran.
5) Metode adonan dari banyak sekali metode diatas dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap.
6) Focus Group Discusson ( FDG ). Akhir – selesai ini berkembang metode FDG yakni dengan melaksanakan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholders yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka banyak sekali isu lebih valid akan sanggup diperoleh melalui cross check satu sama lain.
7. Metode Evaluasi
Untuk melaksanakan penilaian terhadap aktivitas yang telah diimplementasikan ada beberapa metode evaluasi, yakni :
1) Single aktivitas after –only
2) Single aktivitas before- after
3) Dan comparative before – after
8. Kendala Evaluasi
1) Kendala Psikologis
Apabila hasil penilaian menunjukakan kurang baik, sanggup jadi akan menghambat karier mereka. Sehingga banyak abdnegara memandang kegiatan penilaian bukan merupakan potongan penting dari proses kebijakan publik.
2) Kendala Ekonomis
Kegiatan penilaian membutuhkan biaya yang tdidak sedikit, sperti biaya untuk pengumpulan dab pengolahan data, biaya untuk para stsff adminitrasi, dan biaya untuk para evaluator.
3) Kendala Teknis
Evaluator sering dihadapkan pada duduk perkara tidak tersedianya cukup data dan isu yang up to date.
4) Kendala Politis
Evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal sebab alasan politis.
5) Kurang tersedianya evaluator
Pada banyak sekali forum pemerintah, kurang tersedia sumberdaya insan yang mempunyai kompetensi melaksanakan evaluasi.
Diatas ialah Contoh Tugas resum buku analisis kebijakan publik, semoga sanggup menambah wawasan anda sekalian.
0 Komentar
Penulisan markup di komentar